Warganegara sudah sepatutnya melakukan hak dan kewajiban menurut UUD 1945 terutama pada pasal 26,27,28, dan 30. Keempat pasal tersebut merupakan landasan dari adanya hak dan kewajiban yang harus dipatuhi oleh setiap warganya. Setiapwarga negara pada dasarnya memiliki hak asasi yang merupakan? Milik manusia mutlak sebagai warga Negara Anugrah dari tuhan yang maha Esa Memiliki bersama seluruh warga Negara Indonesia Milik Manusia sejak lahir Hak pribadi Jawaban: B. Anugrah dari tuhan yang maha Esa Padapasal 28C ayat 1, hak yang kesembilan adalah setiap warga negara Indonesia memiliki hak untuk mengembangkan diri serta melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya serta berhak untuk mendapatkan pendidikan, ilmu pengetahuan,seni dan budaya, serta teknologi, dalam upaya meningkatkan kualitas hidup dirinya demi kesejahteraan hidup manusia. Fast Money. - Hak asasi manusia atau HAM adalah hak yang dimiliki oleh setiap manusia. Keyakinan akan hak nya sebagai manusia ditegaskan melalui deklarasi universal HAM pada 10 Desember 1948 melalui sidang mejelis umum PBB. Deklarasi Universal HAM merupakan respons atas banyaknya dehumanisasi. Pelanggaran HAM dapat dilihat dari kekejaman Perang Dunia II sejak tahun 1939 hingga 1945. Penjajahan, perbudakan, dan pembantaian terhadap sesama manusia menjadi latar belakang lahirnya deklarasi universal HAM atau awal pengesahan DUHAM, sudah sangat jelas bahwa hak asasi manusia yang dijamin di dalamnya bersifat universal. Mengapa HAM bersifat universal? HAM berlaku secara universal karena kehadirannya menandai babak baru adanya hak kodrati manusia dan kehidupannya secara total. Universalitas HAM semakin meneguhkan saling pengertian dalam interaksi sosial yang bermartabat. Universal artinya umum. Nilai-nilai HAM tidak boleh terkungkung di dalam suatu batas negara tertentu. HAM harus ada dan diakui di semua suku bangsa di negara yang beradab. HAM sebagai hak kodrati merupakan pemberian langsung sang maha pencipta dan menjadikan hak asasi manusia bersifat universal. Alasan lain HAM bersifat universal adalah hak asasi manusia pada hakikatnya merupakan refleksi dari eksistensi manusia. HAM muncul dari keyakinan manusia itu sendiri bahwa semua manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan yang sama dan sederajat. Manusia dilahirkan lepas dan memiliki martabat juga hak yang sama. Baca juga Contoh Kasus Pelanggaran HAM di Indonesia pada 2020-2022 Atas dasar itulah manusia sudah seharusnya diperlakukan secara sama, setimpal, dan beradab. Tidak ada yang berhak membedakannya berdasarkan ras, keyakinan, suku, dan tidak mengenali batasan-batasan yang sifatnya kewarganegaraan atau kewilayahan. Sehingga di manapun manusia berada, hak asasi manusianya tetap berlaku. Universalitas HAM mengacu pada sifat penerimaan ide HAM yang mendunia atau semesta. Universalitas HAM telah dicapai beberapa tahun setelah diterimanya deklarasi universal HAM dan dibuktikan oleh fakta bahwa negara yang tidak tegas menerimanya dianggap sebagai pelanggar hak asasi manusia. Dewasa ini, semua bangsa dan masyarakat mengakui gagasan hak asasi manusia sehingga mengukuhkan universalitasnya. Selain berjudul 'Dekalarasi Universal', majelis umum PBB memproklamasikan HAM sebagai standar umum pencapaian untuk semua masyarakat dan bangsa. Universalitas HAM juga dipertegas dalam pasal 1 DUHAM yang menyatakan bahwa semua orang dilahirkan bebas dan setara dalam martabat dan hak. Baca juga Komnas HAM Hak Asasi Manusia Belum Jadi Prioritas Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Contoh nyata HAM bersifat universal adalah di seluruh negara, warga negara dijamin haknya untuk hidup, menikah, memiliki keturunan, mendapatkan pendidikan, fasilitas kesehatan, dan meninggal. Termasuk di Indonesia hak warga negara diatur dalam Undang-Undang Dasar atau UUD 1945 Pasal 28. Di dalamnya tertuang hak dasar manusia yang kemudian diakui sebagai warga negara Indonesia yang juga dilindungi keberadaannya di negara lain. Dalam pelaksanaannya, hukum internasional pun aktif dalam segala tindakan penegakan HAM yang terjadi di seluruh dunia melalui ICC atau International Criminal Court yang menangani pelanggaran ham berat. Kerja sama internasional dalam penegakan HAM ini menjadi bukti nyata bahwa semua manusia menginginkan dan memiliki hak yang sama dalam derajatnya sebagai manusia dimanapun dan kapanpun. Referensi Sudi, Moch. 2016. Implementasi Hak Asasi Manusia dalm UUD 1945. Bandung Rasibook Ashri, Muhammad. 2018. Hak Asasi Manusia Filosofi, Teori, dan Instrumen Dasar. Makassar CV SIGN Renggong, Ruslan dan Dyah Aulia Rachma Ruslan. 2021. Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Hukum Nasional. Jakarta Penerbit Kencana Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Mari bergabung di Grup Telegram " News Update", caranya klik link kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel. Hak warga negara Indonesia merupakan salah satu keistimewaan menjadi warga negara Indonesia. Hak ini diatur dalam peraturan satu contoh hak warga negara Indonesia diatur pada pasal 28 UUD 1945. Pasal itu menyatakan setiap warga negara diberikan hak untuk berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan maupun tulisan, dan selengkapnya tentang pengertian, dan contoh hak warga negara di bawah ini ya! Hak warga negara adalah hak yang melekat pada diri manusia dalam kedudukannya sebagai anggota atau warga sebuah negara. Hak warga negara timbul atau ada karena peraturan perundang-undangan yang berlaku di warga negara juga dapat dikatakan sebagai keistimewaan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang menghendaki agar warga negara diperlakukan sesuai dengan keistimewaan Warga NegaraUndang-undang telah mengatur sejumlah hak warga negara Indonesia. Berikut hak warga negara berdasarkan UUD 1945 yang dikutip dari situs Mahkamah KonstitusiHak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak pasal 28A.Hak untuk hidup dan mempertahankan kehidupan pasal 28B ayat 1.Hak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah pasal 28B ayat 1.Hak atas kelangsungan hidup pasal 28B ayat 2.Hak untuk mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya dan berhak mendapat pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya demi meningkatkan kualitas hidupnya demi kesejahteraan hidup manusia pasal 28C ayat 1.Hak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negara pasal 28C ayat 2.Hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di depan hukum pasal 28D ayat 1.Hak untuk mempunyai hak milik pribadi, hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun pasal 28I ayat 1.Hak Pilih Warga Negara dalam DemokrasiPemilihan umum merupakan salah satu bentuk hak warga negara untuk memberikan suaranya kepada tokoh yang dianggap layak menjadi wakilnya di pemerintahan. Pemilihan umum ini merupakan sarana berdemokrasi bagi warga negara yang dilindungi Kusnardi dan Hermaily Ibrahim yang dikutip situs Ditjen Peraturan dan Perundang-undangan Kemenkumham menyebut dalam paham kedaulatan rakyat demokrasi rakyatlah yang dianggap sebagai pemilik dan pemegang kekuasaan tertinggi suatu negara. Rakyat juga yang menentukan corak dan cara pemerintahan diselenggarakan, dan rakyat pula yang menentukan tujuan yang hendak dicapai oleh negara dan pemerintahannya pemilihan umum Pemilu, rakyat memilih wakil-wakilnya dalam pemerintahan. Mengutip Andi Yuliani dalam artikel Hak Konstitusional Warga Negara di situs Pemkab Sukabumi, dalam konteks manusia sebagai individu warga negara, pemilu merupakan proses penyerahan sementara hak politiknya. Hak itu adalah hak berdaulat untuk turut serta menjalankan penyelenggaraan pilih warga negara mendapat jaminan dalam berbagai instrumen hukum. Pasal 21 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia DUHAM menentukan bahwaSetiap orang berhak turut serta dalam pemerintahan negerinya sendiri, baik dengan langsung maupun dengan perantaraan wakil-wakil yang dipilih dengan orang berhak atas kesempatan yang sama untuk diangkat dalam jabatan pemerintahan rakyat harus menjadi dasar kekuasaan pemerintah; kemauan ini harus dinyatakan dalam pemilihan-pemilihan berkala yang jujur dan yang dilakukan menurut hak pilih yang bersifat umum dan berkesamaan, serta dengan pemungutan suara yang rahasia ataupun menurut cara-cara lain yang juga menjamin kebebasan mengeluarkan ada pula beberapa pasal dalam Undang-Undang maupun putusan Mahkamah Konstitusi MK yang juga memberikan jaminan hak pilih warga negara dalam demokrasi, yaituPasal 27 ayat 1 UUD 1945 menentukan bahwa"Segala warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya."Pasal 28D UUD 1945Ayat 1 "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum."Ayat 3 "Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan."Pasal 43 UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia"Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan."International Covenant on Civil and Political Rights ICCPR yang telah diratifikasi Indonesia dengan UU Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik. Pasal 25 ICCPR menyatakan"Setiap warga negara juga harus memiliki hak dan kebebasan, tanpa pembedaan apapun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan tanpa pembatasan yang tidak beralasanIkut dalam pelaksanaan urusan pemerintahan, baik secara langsung maupun melalui wakil-wakil yang dipilih secara dan dipilih pada pemilihan umum berkala yang jujur dan dengan hak pilih yang universal dan sama, serta dilakukan melalui pemungutan suara secara rahasia untuk menjamin kebebasan dalam menyatakan kemauan dari para akses pada pelayanan umum di negaranya atas dasar persamaan."Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Nomor 011-017/PUU-I/2003 tanggal 24 Februari 2004 menyebutkan"Menimbang bahwa hak konstitusional warga negara untuk memilih dan dipilih right to vote and right to be candidate adalah hak yang dijamin oleh konstitusi, undang-undang maupun konvensi internasional, maka pembatasan penyimpangan, peniadaan, dan penghapusan akan hak dimaksud merupakan pelanggaran terhadap hak asasi dari warga negara,".Dengan instrumen hukum tersebut, maka hak pilih warga negara merupakan hak yang dilindungi oleh negara. Selain itu, jaminan dan perlindungan terhadap partisipasi politik warga negara dalam pemilihan umum merupakan wujud dari negara itulah pengertian hak warga negara dan contohnya. Semoga bermanfaat dan menambah pengetahuan kamu detikers! Simak Video "Ada Terduga Teroris, Standar Masuk MUI Dipertanyakan" [GambasVideo 20detik] ams/fds Home Hak asasi yang dimiliki oleh setiap orang pada dasarnya merupakan...A. Pemberian Tuhan Yang Maha Pemilik mutlak manusia itu sendiri. C. Milik bersama seluruh bangsa di Milik mutlak setiap warga Pemberian dari penguasa kepada asasi manusia yang dimiliki oleh setiap orang pada dasarnya merupakan pemberian dari Tuhan Yang Maha esa secara kodrat dari sejak lahir yang tidak dapat dihilangkan oleh A

setiap warga negara pada dasarnya memiliki hak asasi yang merupakan